Oleh

Syaharuddin, S.Pd.,M.A., dan Ella Agustina S.Pd., M.Pd.

Meningkatkan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Di antaranya melalui meningkatkan kualifikasi pendidikan guru, meningkatkan manajemen sekolah ataupun melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Tentu ketiga hal itu merupakan komponen utama dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan saat ini dan akan datang.

Membangun pendidikan atau sebuah satuan pendidikan dari tingkat dasar (SD) maupun menengah (SMA dan SMA) yang berkualitas tidaklah semudah membalik telapak tangan. Untuk memeroleh hal itu, kiranya diperlukan sinergi yang baik antara pihak komite sekolah (sebagai perwakilan masyarakat) dan kepala sekolah beserta para jajarannya (para gurunya). Tanpa melakukan hal itu, kami yakin sebuah sekolah tidak akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan atau meningkatkan out putnya yang lebih baik. Kedua entitas tersebut tampaknya sulit untuk dipisahkan ketika kita bermaksud membangun sebuah pendidikan yang bermutu. Sinergitas antara komite sekolah dan kepala sekolah pada sebuah sekolah dalam hal ini sangat dibutuhkan.

Kenyataan yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini, yaitu kedua entitas tersebut kadang tidak saling bersinggungan dan justru bertolak belakang. Hal ini biasa terjadi di sekolah manapun di negeri ini. Tidak diketahui dengan pasti apa yang menyebabkan demikian. Yang jelas, kadang dan sangat banyak antara komite sekolah dan kepala sekolah (beserta jajarannya) tidak sejalan dalam menjalankan program sekolah.

Satu sisi Kepala Sekolah bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan sekolah, baik yag bersifat internal maupun eksernal sekolah, namun satu sisi pula, komite berhak memberikan berbagai pertimbangan atas rancangan yang dibuat oleh kepala sekolah beserta jajarannya. Jika saja keduanya tidak bersinergi tentu akan sulit memeroleh hasil yang memuaskan dalam sebuah program yang akan dilaksanakan. Karena itu, diperlukan pemahaman yang sama tentang apa saja yang menjadi peran dan fungsi komite sekolah dan begitu pula kepala sekolah.

Paling tidak terdapat empat peran komite sekolah, yaitu: (a) Sebagai lembaga pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; (b) Sebagai lembaga pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan; (c) Sebagai lembaga pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; (d) Sebagai lembaga mediator (mediator agency) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Peran komite sekolah sebagai lembaga pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan memberikan arti bahwa, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah harus melalui pertimbangan dari komite sekolah. Peran komite sekolah sebagai advisory agency ini mencerminkan sebuah harapan sinergitas antara kepala sekolah dan komite sekolah. Tanpa melakukan hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap out put sebuah program yang akan dijalankan.

Kemudian, peran sebagai pendukung, baik dari segi financial, pemikiran maupun tenaga mutlak dilakukan untuk menghasilkan sebuah program yang baik dan bermutu pada sebuah sekolah. Faktanya, beberapa sekolah maju di Pulau Jawa justru karena adanya dukungan dari komite, yaitu dukungan dari orang tua/wali murid baik dalam bentuk pemikiran maupun financial. Kedua hal ini merupakan hal yang sangat urgen. Pemahaman bersama akan hal ini akan berdampak terhadap pengembangan sekolah ke depan.

Berdasarkan keterangan di atas, maka sesungguhnya tidak ada istilah ‘sekolah gratis’. Mungkin lebih tepat disebut subsidi silang. Bagi mereka yang kaya wajib membayar lebih banyak , sedangkan bagi yang miskin tidak perlu banyar, alias gratis. Pada kenyataannya, sangat banyak sekolah yang membuat label ‘pendidikan gratis’, namun tidak tepat sasaran. Maksudnya, ternyata banyak anak orang kaya justru mencari sekolah gratis. Hal ini tentu menjadi sebuah keprihatinan kita bersama. Seharusnya mereka yang berpunya secara ikhlas menyumbangkan sebagian hartanya untuk pengembangan pendidikan, bukan justru mencari sekolah gratis. Sebuah ironis memang, tapi , itulah fakta yang terjadi dalam masyarakat kita. Parahnya lagi, para orang tua memperlihatkan kekayaannya melalui HP anak-anaknya. Walaupun ada aturan yang melarang membawa HP yang mahal, namun tetap saja tidak digubris. Mungkin itulah gambaran sebuah masyarakat yang tidak peduli akan pendidikan.

Peran terkahir yaitu sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat. Kami kira peran ini belum begitu maksimal. Peran ini justru lebih banyak dilakukan oleh kepala sekolah. Seharusnya kedua lembaga ini bekerjasama dalam rangka mencari dukungan, khususnya dana dalam rangka pengembangan sekolahnya. Bisa dengan cara mencarikan bea siswa bagi siswa yang kurang mampu, ataupun mencari donatur untuk ikut membantu sekolah. Peran ini sangat strategis jika dijalankan dengan baik. Tentu diperlukan sinergitas antara Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dalam menjalankannya.
Sedangkan fungsi komite sekolah yaitu: (a) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (b) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI); dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu; (c) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; (d) Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah mengenai: kebijakan dan program pendidikan, seperti Rencana Anggran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS); (e) Mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan; (f) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah; (g) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggraan, dan keluaran pendidikan pada sebuah sekolah.

Peran dan fungsi tersebut tentu akan sangat bermanfaat bagi sekolah jika dijalankan dengan baik. Sinergitas antara kepala sekolah dan komite sekolah, tampak menjadi sesuatu yang mutlak untuk dilakukan dengan penuh kesadaran. Tanpa hal itu, maka mustahil rasanya untuk menggapai sebuah mimpi pendidikan yang bermutu. Mungkin kita harus mulai lagi membaca, menelaah dan menyadari bersama apa sebenarnya peran dan fungsi komite sekolah. Dengan itu, peningkatan mutu pendidikan semoga dapat diperoleh.

Penulis adalah staf pengajar FKIP Unlam Banjarmasin dan Staf LPMP Kalsel Banjarbaru, email: fikri_025@yahoo.co.id. Blog: http://www.syaharuddin.wordpress.com.fb: syaharuddinarafah@yahoo.com.