Syaharuddin
Bingung, kiranya kata ini sebuah kosakata yang paling popular menjelang ‘pesta’ demokrasi di negeri ini. Bigung boleh jadi akan menghiasi hari-hari masyarakat, khususnya yang mau dibuat bingung, sebab bagi ‘golput’ tentu mengalaminya. ‘Emang gau pikiran,’ kira-kira seperti itu kalimat yang muncul bagi mereka yang sudah bosan dengan janji-janji politik para capres dan caleg.

Ketika masyarakat kita mulai bingung, berarti mereka sudah mulai melakukan proses berfikir, sebab orang yang bingung itu awamnya diawali oleh berfikir. Jadi, bersyukurlah karena masyarakat kita masih mau memikirkan pesta tahunan yang cukup menguras energi, tenaga, waktu dan lebih-lebih biaya yang sangat tinggi.

Masyarakat sebenarnya tidak banyak tuntutan kepada para caleg dan capres. Mereka hanya menginginkan kedamaian, dan kesejahteraan, atau tujuan mental dan material. Kedamaian atau tujuan mental yakni masyarakat sangat mengharapkan terciptanya sebuah kondisi yang aman, damai dalam menjalani kehidupannya. Hidup tanpa tanpa konflik SARA dan aman dari dari berbagai jenis preman jalanan dan berdasi. Intinya, hidup damai senang, bahagia tanpa rasa ketakutan sehingga berbagai aktivitas –khsususnya ekonomi, bsinis– masyarakat dapat berjalan sesuai dengan harapannya. Dalam skala nasional dan internasional yakni menciptakan kondisi bangsa yang memungkinkan para investor tidak merasa takut untuk menanamkan sahamnya, para turis domestik dan mancanegara tidak berfikir panjang melakukan touring-nya. Saya pikir peroalan-persoalan ini yang seharusnya menjadi bahan renungan bagi para calon ‘pemimpin’ bangsa ini, khususnya para caleg dan capres akan datang. Kedua, kesejahteraan atau material. Hal ini pun sangat berhubungan dengan persoalan pertama, yakni harapan masyarakat untuk dapat melaksanakan aktivitas ekonominya agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, minimal dapat bertahan hidup dalam suasana negara dan dunia yang tak menentu ini. Tuntutan ini sangat realistis. Kehidupan masyarakat sangat diwarnai oleh tujuan-tujuan hidupnya yang berujung kepada kesejahteraan, dan kesejahteraan itu berarti kecukupan dalam materi untuk dapat survive dan kempetitif. Kegelisahan pun terjadi ketika ranah ini mengalami gangguan secara teknis. Mahalnya dan langkanya migas (minyak dan gas), pemadaman bergilir oleh PLN yang entah kapan berakhirnya, dan berbagai persoalan lainnya.

Nyatanya, beberapa iklan politik para caleg dan capres yang kita saksikan bersama setiap hari melalui media elektronik, cetak dan reklame yakni sebuah tawaran yang tampaknya belum menyentuh sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Bangsa ini tidak cukup diselesaikan dengan jargon-jargon politik yang tidak jelas makna hakekatisnya. Katanya, pendidikan gratis, pengobatan gratis, sembako murah, stabilitas ekonomi terjamin. Realitasnya, ternyata hal itu masih menjadi kegelisahan oleh sebagian besar masyarakat. Dalam bidang pendidikan tahun 2008 ini misalnya, siswa putus sekolah (DO) masih sekitar 841.000 orang siswa dari sekitar 28,1 juta siswa SD/MI; SMP/MTs sekitar 211.643 siswa tiap tahun; selanjutnya, ada 452 tamatan SD/MI tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjut (Kompas, 2 Desember 2008). Pertanyaannya mengapa DO masih menunjukkan angka-angka signifikan? Mengapa melanjutkan sekolah bagi sebagian masyarakat masih menjadi beban? Seharusnya para pemimpin dan calon pemimpin bangsa ini melakukan langkah-langkah konkret ke arah itu. Ini baru pada ranah pendidikan, belum kesehatan, terkikisnya nilai-nilai budaya masyarakat, dan tentu persolan demoralitas yang yang sudah sangat kronis.

Hal yang terakhir ini, merupakan topik yang tak bosan-bosannya didiskusikan oleh masyarakat luas. Persoalan demoralitas atau krisis akhlak bukan hanya persoalan korupsi, tetapi juga menyangkut persoalan kenakalan remaja dan orang tua, praktik-praktik premanisme di jalanan dan di kantor-kantor pemerintah, pelecehan seksual, pergaulan bebas, dan lainnya. Karena itu, berbagai persoalan itu hendaknya dijadikan agenda politik dan kemudian dicari berbagai formula yang tepat, berdasarkan berbagai konsep, teori dan empiris (berdasarkan pengalaman, penelitian dll). Hal ini memang sebuah tawaran yang sangat idealistis, namun realistis melihat pengalaman sejarah, hal itu belum dilakukan dengan baik dan proporsional, sistematis, serta profesional.

Membayangkan kepemimpinan nasional adalah sebuah keniscayaan dalam masyarakat kita, karena pesta demokrasi telah dilaksanakan berulang kali, namun belum mampu memberikan kedamaian hidup yang hakiki serta kesejahteraan sosial yang bersidat fundamental. Kita memimpikan pemimpin yang mampu membawa kita ke arah itu. Dan itu sangat realistis dalam pikiran masyarakat. Sehingga wajar jika masyarakat kemudian bingung memilih pemimpinnya. Siapa yang akan mampu mengantarnya ke arah kedamaian hidup dan kesejahteraan lahir bathin? Sebuah pertanyaan yang seharusnya menjadi bahan pemikiran para capres dan caleg. Dampaknya kemudian adalah siapa pun capresnya atau calegnya, asalkan dapat membawa masyarakat ke arah kedamaian hidup dan ksejahteraan sosial maka dialah pilihan masyarakat. Saya yakin para politikus itu merasa, bahwa mereka adalah pejuang ke arah itu, namun apa benar? Sejarahlah yang akan membuktikannya. Faktanya, berapa banyak menteri, gubernur, bupati, walikota dan anggota legislatif (DPR/DPRD),penabat BLBI, dan pejabat penting lainnya yang ‘dimejahijaukan’? Mungkina kita sudah tidak dapat menhitungnya saking banyaknya. Kenyataan inilah yang membuat bingung masyarakat kita, siapa sebenarnya pemimpin yang memiliki integristas tinggi. Yang dapat membawa bangsa ini keluar dari berbagai persoalan. Paling tidak dapat melakukan perubahan signifikan, dan tidak justru lebih memperparah.

Satu keteladanan yang patut kita tiru, khususnya para capres dan caleg yakni kepemimpinan masa Khalifah Umar bin Abdul Azis. Satu hal yang patut diteladani dari beliau adalah melindungi umatnya. Pernah suatu ketika, beberapa orang datang dari kota Basrah dan menemui beliau. Ia kemudian menyampaikan keluhannya kepara khalifah, yakni pernah pada masa khalifah sebelumnya mengambil beberapa bagian tanah dan toko miliknya. Setelah melalui penyelidikan asal-usul tanah tersebut, dan menunjukkan kebenaran dari pihak penuntut, maka tanah itu pun akhirnya dikembalikan. Uniknya, biaya perjalanan para penuntut itu mendapat ganti rugi. Jadi tanah dikembalikan plus mendapat biaya perjalanan (semacam SPPD), sebuah keputusan yang sangat memuaskan. Penggantian biaya perjalanan dapat dipahami bahwa persoalan ini muncul dikarenakan oleh kesalahan pemerintah. Kebijakan ini dilakukan sampai berakhir masa kekuasaannya. Sebuah contoh pemimpian yang istiqomah, konsisten dalam menjalankan prinsip dan visi negara. Keteladanan Khalifah Umar bin Abdul Azis tersebut hanya satu dari sekian keteladanan yang patut ditiru oleh para pemimpin dan calon pemimpin bangsa ini. Belaiu sangat peduli dengan rakyatnya. Tidak peduli dia itu siapa, jika benar dibela, jika salah dihukum. Itulah yang diajarkan para pemimpin bangsa yang sukses, sejak dari Rasulullah hingga Khalifah Umar bin Abdul Azis. Apa yang diajarkan Rasulullah sejak abad ke-6, ternyata masih relevan dilaksanakan sampai sekain ratus abad kemudian. Sebuah indikasi bahwa ajaran Islam bersifat universal, dan berlaku untuk segala zaman, dan itu pula yang dipraktikkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Azis.

Pertanyaannya kemudian adalah sudahkah kita meneladani kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Azis? Atau paling tidak berusaha memahami langkah-langkah politiknya yang lebih berpihak kepada rakyat kecil (wong cilik). Pemimpinan yang tidak tebang pilih dalam memutuskan perkara dan pemimpin yang sekaligus ahli ibadah.

Penulis adalah Dosen PSP Sejarah FKIP Unlam Banjarmasin, email:fikri_025@yahoo.co.id,weblog.www.syaharuddin.wordpress.com