Syaharuddin
Di suatu ketika saya berbincang dengan seorang guru PBS (Pembina Bidang Studi) IPS di Banjarbaru, saat pelatihan pedagogik dilaksanakan beberapa bulan lalu. Dengan semangat ia bercerita, bahwa seakan sangat dikejar waktu, bahkan hampir kehabisan waktu dan menyita pikiran dan tentu juga dana yang tidak sedikit untuk menyiapkan para siswanya menghadapi ujian nasional (UNAS).

Berbagai langkah pun dilakukan. Mulai dari penambahan jam pelajaran, melaksanakan dan mengikuti try out, membebani siswa dengan berbagai tugas dan “PR”. Kucuran dana pun mengalir dari mana-mana, dari pemerintah pusat dan sekolah sendiri. Semua itu dilakukan dengan tujuan agar para siswanya berhasil “LULUS UJIAN”. Usaha dan upaya yang dilakukan oleh para pegiat pendidikan ini, adalah sebuah realitas empiris yang telah berlangsung sejak pencanangan nilai standar minimal kelulusan pada semua tingkat pendidikan di negeri ini.

Seorang teman pernah bercerita, tentang seorang anak SMA pindahan dari salah satu sekolah di Eropa. Prestasinya di sekolah sebelumnya tidak begitu buruk, ia pun mampu bersaing dengan teman-teman sekelasnya. Saat di Indonesia, prestasinya justru anjlok. Ketika ditanya, jawabannya singkat dan penting dimaknai, “Aku kewalahan menghadapi begitu banyaknya materi pelajaran di sekolah” katanya.

Jika mencermati uraian tersebut, ternyata salah satu kegagalan siswa di sekolah adalah soal banyaknya materi atau mata pelajaran. Persoalan ini tentu memerlukan pemikiran tersendiri oleh para pakar pendidikan kita. Bagaimana misalnya memadatkan materi IPS dan IPA namun tetap tidak menghilangkan esensinya, mengefisiensikan pelajaran bahasa dan matematika, begitu pula mata pelajaran lainnya.

Kenyataan tersebut, tampaknya menjadi permasalahan tersendiri ketika seorang anak harus menghadapi ujian. Bagaimana menguasai materi pelajaran yang begitu banyak? Belum lagi rasa malu (mental, psikologis) yang harus ditanggung oleh siswa jika tidak lulus, berapa lagi biaya sekokah yang harus dikeluarkan, dan sebagainya. Akhirnya, berbagai cara pun ditempuh. Bahkan cara-cara yang tidak wajar sekalipun. Sebutlah misalnya terjadinya proses “konspirasi” dan negosiasi yang bertujuan melapangkan jalan bagi siswanya. Konspirasi dan negosiasi ini dijalankan atas nama prestise sekolah dan pribadi siswa. Ini adalah sebuah persoalan pendidikan yang tentu memerlukan solusi terbaik oleh kita semua. Diperlukan komitmen bersama di antara pegiat pendidikan, sejak tingkat pusat hingga daerah.

Persoalan selanjutnya adalah, sesungguhnya pendidikan itu bukan sekedar lulus ujian (UNAS) an sich, akan tetapi sebuah proses untuk “memanusiakan manusia” dan ini yang berat, karena yang diutamakan kepada guru adalah”mendidik” bukan “mengajar”. Mungkin karena mengejar prestasi kelulusan (nilai) akhirnya mengajar lebih dominan ketimbang mendidik. Out put pendidikan seperti ini hanya akan melahirkan robot-robot yang memiliki otak namun tak memiliki nurani. Nyatanya, para pejabat negara dan pengusaha yang notabene adalah orang-orang yang pernah duduk di bangku sekolah, justru “merampok” negaranya sendiri, bahkan seakan ingin “menggadaikannya”, sehingga hampir “roboh” karenanya. Realitas itu sebuah memperlihatkan bahwa nilai-nilai moralitas dan patriotis serta nasionalisme sudah tak menjadi sesuatu yang sakral lagi oleh sebagian besar masyarakat kita. Padahal, pendidikan seharusnya membuat orang menjadi lebih bijak, menjadikan manusia lebih terhormat, mencetak orang-orang yang senantiasa menghormati kepada siapa saja yang telah berjasa membesarkannya hingga ia menjadi “orang”, sukses.

Di sisi lain, persaingan global yang semakin gencar memerlukan kesiapan peserta didik untuk menghadapinya, yang didalamnya melibatkan berbagai elemen, seperti kurikulum pendidikan yang kompetitif, profesionalisme guru dan sistem manajerial kepala sekolah yang handal. Elemen-elemen ini harus menyatu dalam sebuah pemikiran ke arah kemajuan pendidikan, yang dijalankan bersama untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal dan unggul. Ini kiranya menjadi pilihan jika persaingan global ingin diikuti, dan mau tidak mau, suka tidak suka sudah menjadi sebuah keharusan dan sebagai sebuah tuntutan era globalisasi jika kita tidak ingin tertinggal dengan daerah dan bangsa lain.
Sebuah contoh konkret, bidang pelajaran bahasa, terutama bahasa asing (Inggris). Kita semua mungkin telah mengalami dan merasakan bahwa sejak Sekolah Dasar (SD), bahkan sejak berada di Taman Kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi telah diajarkan materi bahasa Inggris kepada peserta didik. Hasilnya? Alhamdulillah anak yang telah menyelesaikan pendidikan TK sampi ke PT tidak mampu “berbicara” dalm bahasa Inggris, kecuali sedikit kosa kota yang belum mumpuni untuk diajak berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Hal sama juga dialami oleh penulis sendiri. Kenyataan ini, menyisakan sebuah pertanyaan kritik kepada pegiat pengajaran bahasa Inggris pada semua tingkat pendidikan, ada apa dengan pengajaran bahasa Inggris kita?

Tulisan ini tidak bermaksud untuk menyudutkan salah satu pihak, tetapi kritik membangun ini berlaku untuk “semua”. Mari berfikir bersama, mengkaji lebih serius persoalan ini, khususnya para pegiat pendidikan dan pengajaran bahasa Inggris di pusat maupun di daerah. Persaingan global yang semakin kuat dan menggurita, diperlukan kompetensi agar siswa dapat menghadapi persiangan global. Dan, kemampuan berkomunikasi (khususnya berbahasa Inggris) merupakan salah satu komponen penting untuk menjawab persoalan globalisasi.

Hal terpenting dari uraian ini, adalah ingin menegaskan bahwa manusia (peserta didik) bukanlah robot, tapi dia adalah makluk sosial yang mengharuskan dia melakukan komunikasi dan berkompetisi dengan manusia lainnya. Karena itu, tidaklah cukup pendidikan hanya berorientasi kepada kecerdasan intelektual (kognitif) atau nilai UNAS dalam menghadapi persaingan global. Peran dan fungsi guru pun akhirnya mengalami paradigma baru, yakni tidak lagi sebagai “penyuap” pengetahun tapi lebih sebagai mediator dan motivator, yang senantiasa memberikan tantangan kepada siswanya agar lebih kreatif dan produktif. Untuk menjadi seorang motivator dan mediator tentu perlu bekal yang cukup, termasuk pemahaman terhadap perkembangan teknologi informasi dan komputer (TIK).
Dengan berbagai bekal yang diberikan kepada peserta didik, harapannya adalah terciptanya manusia-manusia yang handal, unggul, beriptek dan berimtaq (sebuah konsep lama yang masih sangat relevan saat ini), dan mampu berkompetisi secara “sehat”.

Penulis adalah Tenaga Pengajar PSP Sejarah FKIP Unlam Banjarmasin, tinggal di Banjarbaru, email: fikri_025@yahoo.co.id, webblog:www.syaharuddin.wordpress.com