Syaharuddin*
Seorang teman pernah bercerita kalau anaknya sangat tertarik nonton film “Laskar Pelangi”. Seperti biasa, saya tidak terlalu merespons. Mungkin karena sejak kecil sudah disuguhi berbagai judul dan jenis film di Bioskop konvensional, akhirnya sikap itu pun muncul. Hari selanjutnya, ketika saya berjalan bersama-sama dengan keluarga untuk berta’ziah ke Anjir, ternyata ada dua orang bocah yang sedang berebut sebuah buku (novel) yang juga berjudul, “Laskar Pelangi”. Saya mulai penasaran, apa gerangan Laskar Pelangi itu? Yang saya tahu, hanya cerita anak-anak kampung yang sekolah. Tidak lebih dari itu.

Beberapa hari kemudian, sang istri tampaknya juga sudah mulai tertarik dengan film itu. Ketertarikannya sangat dimungkinkan karena seringnya orang menyebut judul itu, sejak dari anak-anak sampai orang dewasa. Dan, akhirnya saya pun mengamini kehendaknya, walaupun setengah hati. Karena film itu diperankan oleh beberapa bocah dan seting sekolah di sebuah kampung, maka kedua anak saya pun juga diajak, dengan harapan mereka mendapat hiburan.

Subhanallah….ternyata, apa yang saya saksikan tidak seperti apa yang saya bayangkan sebelumnya. Kesimpulan saya, Laskar Pelangi tampaknya mencoba membedah pendidikan Indonesia melalui sebuah film. Ya sebuah tontonan yang berkualitas dan menggugah. Ia adalah sebuah kritik sosial yang cukup, bahkan sangat keras terhadap kondisi pendidikan kita. Apa yang dipertontonkan adalah sebuah realitas yang tak terbantahkan. Salut kepada sang sutradara atas karyanya. Engkau telah berbuat sesuatu yang terbaik buat bangsa ini. Engkau telah memberikan sesuatu yang sungguh berharga. Maka teruslah berbuat untuk meubah bangsa ini ke arah yang lebih baik.

Apa sesungguhnya yang “dibedah” oleh Laskar Pelangi? Yang saya saksikan paling tidak ada beberapa hal, pertama, film ini ingin mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya milik orang kaya saja, atau golongan menengah ke atas saja. Akan tetapi pendidikan itu “untuk semua” (education for all). Ya untuk semua warga Negara Indonesia, tidak ada perkecualian, sebagaimana amanat Undang-Undang. Hal yang digambarkan oleh si pembuat cerita adalah adanya realitas bahwa seakan-akan pendidikan itu hanya milik mereka yang kaya saja atau yang tinggal di kota saja, atau milik anak-anak orang-orang yang mampu saja. Sedangkan anak-anak desa, pesisir, pegunungan dan anak-anak orang miskin dilarang untuk sekolah, karena biayanya sangat mahal! Orang sekolah perlu banyar iuran bulanan, uang ekstra kurikuler, uang seragam, uang buku, uang jajan, uang tabungan, uang transportasi dan uang-uang lainnya. Ya kalau dihitung-hitung sekitar jutaanlah. Itu belum termasuk sumbangan untuk pembangunan. Lho, kok anak-anak yang membangun sekolah, uang pajak rakyat Indonesia dikemanakan?

Kemudian hal kedua yang dapat disaksikan adalah bahwa kecerdasan bukan hanya milik anak-anak yang sekolah di perkotaan, sekolah favorit, sekolah unggulan, atau anak orang-orang kaya yang di kota saja atau anak-anak para intelektual saja. Akan tetapi kecerdasan bisa datang darimana saja. Bisa dari anak-anak kota, anak-anak desa, anak-anak orang kaya, dan juga anak-anak orang miskin, anak-anak petani, nelayan dan sebagainya.

Sebuah kesalahan yang sudah terjadi sejak dulu adalah selalu menganggap anak-anak desa, petani, keluarga miskin memiliki kemampuan IQ rendah. Sebuah kesalahan yang semestinya tidak terulang lagi. Haruslah disadari bahwa, semua anak itu cerdas. Tidak ada urusan dia datang dari mana. Yang jelas, ia telah diberikan oleh Tuhan otak yang volumenya sama dengan anak-anak orang kaya dan anak-anak kota. Hanya bagaimana lingkungan membentuknya. Bagaimana guru membangkitkan potensinya, itu yang belum tampak. Karena itu, saya adalah orang yang paling menentang sekolah atau kelas unggulan. Karena konsep ini seakan mengatakan bahwa anak-anak pintar perlu dilestarikan dan dibudayakan, sebaliknya anak-anak yang kurang cerdas biarlah mereka berada dalam kebodohannya. Namun, tentunya analisa saya ini tidak berlaku umum. Karena beberapa puluh atau ratus orang guru dan sekolah sudah benar-benar mencoba “memanusiakan manusia”. Artinya, telah menjalankan hakekat pendidikan.

Hal ketiga yang dapat disaksikan adalah nasib sekolah-sekolah Islam yang berorientasi pada pendidikan akhlak. Masyarakat Indonesia saat ini tampaknya sebagian (besar) sepakat jika nilai yang tertera dalam raport dan ijazah, itulah sesungguh pendidikan. Jika seorang anak memiliki nilai raport dan ijazah yang baik (di atas delapan), maka ia dikatakan anak yang cerdas, anak yang berhasil, anak yang sukses. Tak penting ia bisa membaca al Quran atau tidak, menjalankan sholat atau tidak, hormat pada orang tua dan guru dan masyarakat atau tidak, jujur atau tidak, berakhlakul karimah atau tidak dan sebagainya itu semua berada pada nomor uncit. Asalkan ia memiliki nilai raport dan ijazah yang baik berarti sudah cerdas, sukses, anak yang pandai.

Hasil pendidikan yang demikian itu adalah munculnya para intelektual yang beriptek (berilmu pengetahuan dan teknologi) tapi tidak berimtaq (beriman dan bertaqwa), cerdas tapi kadang tidak jujur, berilmu tapi kadang menyesatkan. Hasilnya adalah banyak putra-putri terbaik kita justru dimejahijaukan lalu masuk dalam buih akibat terlibat dalam skandal korupsi, semacam BLBI, atau make up APBD.

Sesungguhnya kita rindu dengan putra-putri bangsa yang di samping berilmu juga beriptek, pintar tapi jujur, cerdas dan berakhlakul karimah. Ya seperti masa kejayaan Islam di Cordoba dan di Baghdadlah pada sekitar abad ke-12-an. Sebutlah misalnya, Ibnu Sina (ahli kedokteran), Al Khawarizmi (ahli matematika), Ibnu Khaldun (Sosiolog), dan sebagainya. Mereka itu di samping menyandang sebagai ilmuwan juga seorang ulama (ahli ibadah: abid) sehingga ilmu yang mereka miliki benar-benar disadari kalau semua itu diperoleh atas kehendak dan kekuasaan Tuhan yang maha segalanya. Mereka itu tak sedikitpun merasa melebihi ilmunya Allah (alias takabur).

Hal keempat yang mungkin dapat kita petik dari sebuah Laskar Pelangi adalah bahwa pendidikan itu tanggung jawab “kita” bersama. Kita adalah orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Namun saya juga termasuk orang yang tidak setuju dengan “pendidikan gratis”. Jumlah sekolah sejak TK sampai SMA tidak sedikit, tapi ribuan. Karena itu, jika pendidikan semua dibebankan kepada pemerintah, maka jelas ia tidak mampu. Pasti. Apa pasal, karena anggaran pendidikan yang belum mencapai 20 % dari APBN jelas tidak cukup untuk membiayai semua sarana dan prasarana, operasional sekolah, pembangunan gedung baru serta gaji guru. Karena itu, laiknya pendidikan gratis hanya diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar secara nyata tergolong miskin. Golongan inilah yang semestinya menikmati fasilitas gratis dari pemerintah. Mereka harus disantuni. Mulai perlengkapan sekolah, uang buku, seragam, kalau perlu uang jajan sekalian. Namun bagi mereka yang tergolong menengah ke atas atau orang mampu secara materil sangat tidak pantas menerima bantuan pemerintah itu.

Sebagai kesimpulan tulisan ini, saya ingin mengajak kepada masyarakat bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan bersama, maka insya Allah segala permasalahan yang dihadapi seberat apapun semoga diselesaikan. Yang penting ada tekad dan kemauan bersama untuk mencerdaskan bangsa ini. Dan adanya keinginan menciptakan sebuah pendidikan yang tidak hanya beriptek tapi juga berimtaq. Dan terakhir, mari meubah paradigma cara kita memandang pendidikan. Pendidikan tidak selayaknya hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, orang-orang kota, anak orang-orang gedean. Atau mari buang jauh-jauh slogan, “orang miskin dilarang sekolah”, tapi seharusnya mari mempotensikan kecerdesan mereka. Kemudian, mari memasyarakatkan education for all, jangan justru membuat kotak-kotak dalam pendidikan, semacam sekolah dan kelas unggulan. Bukankah menurut hasil penelitian yang dapat dipercaya bahwa salah satu faktor kesuksesan seseorang terletak kecerdasan emosionalnya, bukan intelektual saja.

*Penulis adalah pelajar Sekolah Pascasarjana Jurusan Sejarah UGM Yogyakarta. Email: fikri_025@yahoo.co.id, web. http://www.syaharuddin.wordpress.com